Kunjungan Komite I DPD RI ke Lapas Narkotika Pangkalpinang, Kanwil Ditjenpas Babel Dorong Sinergi Penanganan Overcrowding
Dengarkan BeritaPangkalpinang – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Bahar Buasan, di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Kamis (3/9). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi penyelenggaraan Pemasyarakatan sekaligus membahas berbagai permasalahan daerah, khususnya terkait overcrowding atau kelebihan kapasitas hunian Lapas.
Plh. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung, Roni Darmawan, menyampaikan kunjungan kerja Pimpinan Komite DPD RI ini menjadi ruang penting untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan Pemasyarakatan di daerah secara langsung kepada pemangku kebijakan di tingkat pusat.
“Persoalan overcrowding membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kebijakan, maupun stakeholder terkait. Kami berharap melalui kunjungan ini, berbagai aspirasi dan kebutuhan Pemasyarakatan di daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan,” ujar Roni.
Roni menjelaskan bahwa overcrowding tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas hunian, tetapi juga memberikan dampak terhadap berbagai aspek penyelenggaraan Pemasyarakatan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, pelayanan kesehatan, keamanan, sanitasi, hingga meningkatnya beban kerja petugas. Karena itu, penanganannya membutuhkan langkah yang komprehensif dan dilakukan secara bertahap.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dalam pemenuhan sumber daya manusia, khususnya petugas pengamanan dan pelayanan kesehatan, serta pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Pemasyarakatan. Dengan dukungan tersebut, pelaksanaan keamanan, pelayanan, dan pembinaan warga binaan dapat berjalan lebih optimal,” lanjutnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komite I DPD RI bersama rombongan turut melihat secara langsung sejumlah layanan dan program pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, antara lain layanan kesehatan, pengelolaan produk hasil pembinaan, pertanian, dan peternakan. Peninjauan tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan dan pembinaan yang tetap berjalan di tengah kondisi keterbatasan kapasitas hunian.
Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Mufakhom, menyampaikan bahwa saat ini Lapas dihuni sebanyak 753 orang, sedangkan kapasitas hunian hanya 450 orang. Kondisi tersebut menyebabkan overcrowding sekitar 60 persen dengan rasio petugas dan warga binaan sekitar 1:75.
“Kondisi overcrowding ini tentunya berdampak terhadap pelaksanaan pengamanan dan pelayanan. Untuk itu, kami masih membutuhkan dukungan dalam pemenuhan SDM, khususnya petugas pengamanan dan pelayanan kesehatan, serta peningkatan sarana dan prasarana,” ujar Mufakhom.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Bahar Buasan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya melihat secara langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi jajaran Pemasyarakatan di daerah.
Bahar menyoroti kondisi overcrowding dan ketidakseimbangan jumlah petugas dengan warga binaan sebagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Berbagai aspirasi dan permasalahan yang ditemukan di lapangan akan menjadi bahan untuk dikomunikasikan dan diperjuangkan melalui fungsi serta kewenangan yang dimiliki DPD RI.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Kanwil Ditjenpas Babel berharap sinergi antara DPD RI, pemerintah daerah, Kanwil Ditjenpas, dan seluruh stakeholder dapat semakin diperkuat dalam mendorong penyelesaian persoalan Pemasyarakatan. Penanganan overcrowding, pemenuhan SDM, peningkatan sarana prasarana, serta penguatan pelayanan dan pembinaan diharapkan dapat menjadi perhatian bersama demi terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang semakin optimal.
Kegiatan kunjungan kerja berlangsung dengan lancar dan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi serta kolaborasi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan penyelenggaraan Pemasyarakatan di Kepulauan Bangka Belitung. (Ben)