Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Kelayan Binter (Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi) yang diselenggarakan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Pangkalpinang di Hotel Grand Safran, Rabu (28/10). Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pembimbingan, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

FGD tersebut dihadiri oleh Kepala Bapas Kelas I Pangkalpinang, Sujatmiko, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Syarli Nopriansyah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Prof. Hariyadi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat penegak hukum (APH), serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjenpas Babel, Ade Agustina menegaskan bahwa keberhasilan pembimbingan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan membutuhkan keterlibatan bersama, tidak hanya dari Bapas, tetapi juga pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Karena itu, FGD ini menjadi kesempatan untuk menyatukan persepsi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam memperkuat pelayanan dan pemberdayaan klien.

“Melalui FGD ini, kita ingin menyatukan pemikiran dan memperkuat kolaborasi agar pelayanan bimbingan integrasi semakin berkualitas. Kami berharap koordinasi lintas sektor dapat meningkatkan kesiapan klien untuk kembali ke tengah masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat agar proses reintegrasi sosial berjalan baik dan stigma terhadap klien pemasyarakatan dapat dikurangi,” tegas Ade.

Sementara itu, Kepala Bapas Kelas I Pangkalpinang, Sujatmiko, menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan menyatukan pemahaman dan mengidentifikasi berbagai kebutuhan, kendala, serta permasalahan dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mengoptimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dan memperluas dukungan masyarakat terhadap proses reintegrasi sosial klien.

“Melalui forum ini, kami berharap koordinasi antara Bapas, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah semakin kuat. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan integrasi, memperkuat pemberdayaan klien, serta mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap klien pemasyarakatan,” ujar Sujatmiko.

Plh. Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Syarli Nopriansyah, menyambut baik inisiatif Bapas Pangkalpinang dalam menyelenggarakan forum tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap memperkuat koordinasi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) guna mendukung program Kelayan Binter dan menindaklanjuti hasil diskusi sesuai tugas serta kewenangan yang dimiliki.

“Pemerintah Kota Pangkalpinang menyambut baik forum ini karena menjadi ruang untuk membangun kerja sama yang lebih konkret. Kami akan mendorong koordinasi dengan Bapas Pangkalpinang melalui OPD terkait dan berkomitmen menindaklanjuti hasil diskusi sesuai kewenangan, agar dukungan terhadap pembimbingan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal,” ungkap Syarli.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama aparat penegak hukum dan seluruh tamu undangan untuk bertukar pandangan serta membahas upaya peningkatan layanan bimbingan integrasi. Diskusi tersebut diharapkan menghasilkan masukan yang dapat menjadi dasar penguatan koordinasi dan tindak lanjut program Kelayan Binter.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Babel mendorong penguatan sinergi antara Bapas, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung proses pembimbingan serta reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu klien kembali beradaptasi di lingkungan masyarakat, mengembangkan kemandirian, dan menjalani kehidupan secara positif. (Ben)